October 24, 2021

BeritaIndo

Berita Indonesia Terlengkap

Munculnya Petisi Boikot Saipul Jamil, Kini Mencapai 500.000 Tanda Tangan

BeritaIndo – Baru – baru ini banyak kontroversi yang muncul di sosial media dengan kemunculan Saipul Jamil yang disambut bak pahlawan, dan hadir di industri hiburan atau televisi.

Karena hal tersebut, banyak pihak yang merasa kecewa kepada stasiun pertelevisian yang menayangkan dan mengundang Saipul Jamil sebagai bintang tamu di salah satu acara tersebut.

Dengan penyambutan yang dinilai bak pahlawan ini, banyak pihak yang menyayangkan penyambutan ini,

“padahal dia (Saipul Jamil) adalah pelaku pelecehan seksual dibawah umur, kenapa dia disambut sebegitunya seakan dialah yang korban disini”

Itulah tanggapan dari orang-orang yang tidak setuju dan menyayangkan kejadian tersebut, sehingga muncul lah petisi boikot Saipul Jamil tayang di televisi, yang sudah ditandatangani lebih dari 500.0000 orang lebih sampai saat ini.

Berdasarkan kejadian itu pula, dari salah satu pihak televisi sudah meminta maaf ke para pihak yang kecewa dengan kejadian tersebut.

Perminta maaf ini langsung melalui akun resmi dari stasiun televisi yang diunggah pada senin, (6/9/20210).


Dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  juga setelah menyerap aspirasi dari masyarakat, akan mengihmbau stasiun TV untuk tidak menayangkan figur yang bersangkutan.

Lembaga penyiaran publik itu meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi (membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan) tentang pembebasan Saiful Jamil dalam isi siaran.

“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban,” ungkap Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo, dikutip dari situs KPI.

Mulyo menambahkan, hak individu (Saipul Jamil) memang tidak boleh dibatasi. Akan tetapi ingat, hak publik dan rasa nyaman juga harus diperhatikan karena frekuensi yang dipakai oleh televisi-televisi tersebut merupakan milik publik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan (termasuk kenyamanan) masyarakat.