November 29, 2021

BeritaIndo

Berita Indonesia Terlengkap

KPK Telusuri Keuntungan Perusahaan di Kasus Korupsi Cukai Bintan

BeritaIndo – KPK telah memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dan minuman alkohol (minol) di wilayah Kabupaten Bintan pada 2016-2018. KPK mendalami saksi soal keuntungan perusahaan yang izinya diduga diterbitkan oleh Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) dkk.

”Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain mengenai keuntungan perusahaan yang diperoleh terkait dengan izin kuota rokok dan minuman beralkohol yang diterbitkan oleh BP Bintang yang diduga karena adanya arahan dan rekomendasi dari tersangka AS dkk,” Kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding.

Saksi itu yakni Direktur CV Megah Sejahtera, Robby Demas Kosasih dan Direktur Utama PT Pura Perkasa Jaya, Rezano Rahardjo. Mereka diperiksa hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bintang Apri Sujadi (AS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dna minol di wilayah Kabuapten Bintan pada 2016-2018. Selain itu, KPK menetapkan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan Bintan, Mohd Saleh H Umar, sebagai tersangka.

”Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintang periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan,” Kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers.

KPK menduga korupsi terkait pengaturan cukai dan minol di Bintan ini tersebut merugikan negara sekitar Rp 250 miliar. April diduga menerima Rp 6,3 miliar dalam kasus ini.

Alexander mengatakan kedua tersangka ditahan. Bupati Bintan Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan MSU ditahan di Rutan KPK C1.

Akibat perbuatannya, AS dan MS disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP.