Berita Indonesia Terlengkap

Berita Indonesia Terlengkap

KPK Tak Mau Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cuma Balikin Kerugian Negara

BeritaIndo – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut penindakan kasus korupsi dibawah Rp 50 Juta bisa dituntaskan dengan pengembalian kerugian negara. KPK mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum dan korupsi tak boleh dibiarkan.

”Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah, selama hal tersebut tidak diatur dalam UU kita sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 Juta,” Kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ghufron mengatakan penegakan hukum bukan sekadar mengembalikan kerugian negara. Dia menilai penegak hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku.

”Karena aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara, namun juga aspek penjeraan dan sebagai pernyataan, penghinaan terhadap perilaku yang tercela yang tidak melihat dari berapa pun kerugiannya,” ujarnya.

Meski demikian, Ghufron mengaku paham dengan gagasan Jaksa Agung Burhanuddin tentang penuntasan kasus korupsi di bawah Rp 50 juta cukup dengan mengembalikan kerugian negara. Ghufron mengatakan ada proses hukum panjang, dari penyidikan sampai persidangan yang menelan biaya lebih dari Rp 50 juta.

”Sebagai suatu gagasan saya memahami, karena proses hukum harus juga mempertimbangkan cos and benefit, sementara proses hukum kalau kita perhitungkan biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, banding dan kasasi biayanya tentu lebih besar dari Rp 50 juta, sehingga saya memahami gagasan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, ST Burhanuddin menyampaikan mekanisme penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi(tipikor) dengan kerugian keuangan negara dibawah Rp 50 juta. Dia menyebut kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara.

”Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan,” Kata Burhanuddin dalam rapat Kerja.

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menjawab pertanyaan anggota DPR dalam rapat bersama Komisi III DPR. Burhanuddin mengatakan penyelesaian proses hukum kasus korupsi denga kerugian dibawah Rp 50 juta dengan mekanisme tersebut dinilai cepat dan sederhana.