Berita Indonesia Terlengkap

Berita Indonesia Terlengkap

Belasan Miliar Mengalir ke Klub Sepakbola dari Viral Blast

BeritaIndo – Satu per satu kasus robot trading yang merugikan masyarakat di Indonesia terus diusut pihak kepolisian. Terkini, robot trading bernama Viral Blast yang ditindak.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah mengungkap kasus Viral Blast, yang diketahui merugikan para membernya hingga Rp 1,2 triliun. Empat orang telah ditetapkan tersangka, tiga diantaranya sudah ditangkap dan satu lagi jadi buron.

Ketiga orang yang sudah ditangkap berinisial RPW, ZHP, dan MU. PW, yang masih diburu Bareskrim, kini sudah masuk daftar pencarian orang (DPO). Usut punya usut, transaksi Viral Blast bukan hanya merugikan para membernya dengan jumlah kerugian fantastis. Namun dana dari robot trading itu diduga mengalir ke sejumlah klub sepakbola di Indonesia.

Salah satu manajer klub sepakbola dipanggil Bareskrim Polri terkait kasus robot trading Viral Blast. Namun manajer tim sepakbola itu belum memenuhi panggilan.

”Kami sampaikan update terkait kasus Viral Blast. Penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap manajer salah satu klub sepakbola, namun dari pihak manajer meminta jadwal ulang untuk diperiksa kepada penyidik,” kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Gatot Repli Handoko.

Gatot mengatakan penyidik sedang menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Dirinya belum menyebutkan secara detail manajer tim sepakbola mana yang akan dipanggil tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran dana investasi robot trading mengalir ke klub sepakbola Indonesia.

Ivan tak menyebut klub sepakbola mana yang dimaksud. Hal ini berkaitan dengan kasus yang tengah disidik Bareskrim Polri, yakni kasus robot trading Viral Blast.

Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan sebelumnya telah menjelaskan total member Viral Blast mencapai 12 orang. Whisnu menerangkan, Viral Blast beridiri di bawah PT Trust Global Karya sejak 2020, tapi ternyata perusahaan itu ilegal karena tak punya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).