November 29, 2021

BeritaIndo

Berita Indonesia Terlengkap

18 Siswi Mengaku Jadi Korban Pelecehan Seksual Oknum Guru di Minahasa Selatan

BeritaIndo – Kepala Dinas pendidikan Sulut dr Grace Punuh mengatakan, sudah 18 siswi yang melapor telah menjadi korban pelecehan seksual oknum guru berinisial MMT di Kabupaten Minahasa Selatan.

”Ada 18 Siswi yang sudah mengaku. Ada nama-namanya, tapi yang melapor secara resmi ke polisi baru empat,” Ujar Grace.

Grace mengatakan, kasus pelecehan seksual yang dilakukan MMT kepada muridnya telah mencoreng dunia pendidikan khususnya di Sulut.

”Mungkin guru ini ada kelainan. Tapi Akhirnya semua mengaku. Dan ini juga menjadi warning bari para guru atau tenaga pelajar agar waspada. Jangan sampai mencoreng nama dunia pendidikan hanya karena oknum guru seperti ini,” Tegasnya.

Dia berharap, kasus pelecehan seksual seperti ini menjadi yang pertama dan terakhir di Sulut. ”Semua harus waspada dan saling mengingatkan,” Tutur Grace.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, kata dia, MMT sudah tidak mengajar di SMA Negeri 1 Motoling. ” Sudah di pecat di sekolah. Kan sudah jadi tersangka,” Ucapnya.

Mengenai status aparatur sipil negara (ASN), Kata Grace, merupakan kewenangan dari abdan kepegawaian daerah (BKD).

Diberitakan sebelumnya, oknum guru salah satu sekolah menegah atas (SMA) di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, yang diduga melecehkan seorang siswinya telah ditetapkan sebagai tersangka.

”Ditetapkan dalam status tersangka serta telah dibuatkan panggilan untuk tersangka,” Kata Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Minahasa Selatan Iptu Robby Tangkere dalam keterangannya.

sebelum ada penetapan tersangka, polisi sudah memeriksa oknum guru tersebut. Polisi juga sudah meminta keterangan dari korban dan saksi mata saat dugaaan pelecehan itu terjadi.

Sementara itu, kepala Unit (Kanit) PPA Satreskrim Polres Minsel Bripka Jemry Singal menambahkan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Polisi akan menjerat oknum guru dengan pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.